Demokrasi

 

Dalam pengertian umum, Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratia) “kekuasaan rakyat”, yang dibentuk dari kata δῆμος (demos) “rakyat” dan κράτος (Kratos) “kekuasaan”, merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM. Berbicara mengenai demokrasi adalah memburaskan (memperbincangkan) tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ia adalah sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Pelaku utama demokrasi adalah kita semua, setiap orang yang selama ini selalu diatasnamakan namun tak pernah ikut menentukan. Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan siapapun yang berusaha melanggar hak-hak itu. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (people rule), dan di dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik.

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat 2 (dua) asas pokok demokrasi, yaitu:

  1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil, dan
  2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

 

Ciri-ciri Pemerintahan Demokrasi

Sebuah Negara bisa disebut sebagai Negara demokrasi manakala memiliki sejumlah ciri-ciri. ciri-ciri itu sering disebut sebagai pilar demokrasi. Adapun cirri-ciri pemerintahan demokrasi sebagai berikut:

  1. Kedaulatan rakyat, Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi. Dalam Negara demokrasi, pemilik kedaulatan adalah rakyat bukan penguasa. Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Kekuasaan yang dimiluki oleh penguasa berasal dari rakyat.
  2. Pemerintahan didasarkan pada persetujuan rakyat, Prinsip ini menghendaki adanya pengawasan rakyat terhadap pemerintahan. Dalam hal ini, penguasa Negara tidak bisadan tidak boleh menjalankan kehidupan  Negara berdasarkan kemauannya sendiri.
  3. Pemerintahan mayoritas dan perlindungan hak-hak minoritas, Prinsip ini menghendaki adanya keadilan dalam keputusan. Keputusan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam kenyataan, kehendak rakyat bias berbeda-beda, tidak sama. Dalam hal demikian, berlaku prinsip majority rule . maksudnya keputusan diambil sesuai kehendak mayoritas rakyat. Namun, keputusan tersebut hatus menghormati hak-hak minoritas (minority rights).
  4. 4.      Jaminan hak-hak asasi manusia, Prinsip ini menghendaki adanya jaminan hak-hak asasi. Jaminan tersebut dinyatakan  dalam konstitusi. Jaminan hak asasi itu sekurang-kurangnya meliputi hak-hak dasar. Hak-hak tersebut meliputi: hak mengemukakan pendapat, berekspresi, dan pers bebas; hak beragama; hak hidup, hak berserikat dan berkumpul; hak persamaan perlindungan hukum; hak atas proses peradilan yang bebas. Namun demikian. Di sini berlaku prinsip: hak asasi manusia harus senantiasa dikembangkan (diperbaiki, dipertajam, dan ditambah hak-hak lainnya).
  5. 5.      Pemilu yang bebas dan adil, Prinsip ini menghendaki adanya pergantian pimpinan pemerintahan secara damai dan teratur. Hal ini penting untuk menjaga agar kedaulatan rakyat tidak di selewengkan. Untuk itu diselenggarakanpemilihan umum (pemilu).
  6. 6.      Persamaan di depan hokum, Prinsip ini menghendaki adaanya persamaan politik. Maksudnya, secara hukum ( didepan hukum) setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Jadi, siapa saja memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Itu berarti tidak boleh ada sikap membeda-bedakan (diskriminasi), entah berdasarkan suku, ras, agama, antargolongan maupun jenis kelamin.
  7. 7.      Perlindungan hokum, Prinsip ini menghendaki adanya perlindungan hukum warga Negara dari tindakan sewenang-wenang oleh Negara. Misalnya warga Negara tak boleh di tangkap tanpa alasan hukum yang jelas; warga Negara tak boleh dipenjarakan tanpa melalui proses hukum yang terbuka.
  8. 8.      Pemerintahan di batasi oleh konstitusi, Prinsip ini menghendaki adanya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hokum. Pembatasan itu di tuangkan dalam konstitusi. Selanjutnya konstitusi itu menjadi dasar penyelenggaraan Negara yang harus di patuhi oleh pemerintah. Itulah sebabnya pemerintahan demokrasi sering di sebut “demokrasi konstitusional” dengan demikian, pemerintahan demokrasi dijalankan sesuai prinsip supremasi hukum (rule of law). Itu berarti kebijakan Negara harus didasarkan pada hukum.
  9. 9.      Penghargaan pada keberagaman, Prinsip ini menghendaki agar tiap-tiap kelompok social-budaya, ekonomi, ataupun politik diakui dan dijamin keberadaannya. Masing-masing kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan Negara.
  10. 10.  Penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi, Prinsip ini menghendaki agar kehidupan Negara senantiasa diwarnai oleh toleransi, kemanfaatan, kerja sama dan konsesus. tolenrasi berarti kesedian untuk menahan diri, bersikap sabar, membiarkan dan berhati lapang terhadap orang-orang yang berpandangan berbeda. Kemanfaatan berarti demokrasi haruslah mendatangkan manfaat konkret, yaitu perbaikan kehidupan rakyat. kerja sama berarti semua pihak bersedia untuk menyumbangkan kemampuan terbaiknya dalam mewujudkan cita-cita bersama. Kompromi berarti ada komitmen untuk mencari titik temu di antara berbagai macam pandangan dan perbedaan pendapat guna mencari pemecahan untuk kebaiakn bersama.

Prinsip-prinsip Demokrasi

Prinsip-prinsip dasar demokrasi secara universal member ketegasan bahwa yang disebut pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang menempatkan kewenangan tertinggi berada di tangan rakyat, kekuasaan pemerintah harus dibatasi, dan hak-hak individu harus dilindungi. Namun demikian dalam praktisnya di banyak Negara masih banyak kelemahan dan ketidaksesuaian  dengan prinsip-prinsip demokrasi. Penerapan prinsip-prinsip demokrasi di masing-masing Negara bersifat kondisional, artinya harus disesuaikan dengan situasi Negara dan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Sementara itu, lyman towel sergeant berpendapat ada beberapa unsur / prinsip yang secara umum dianggap penting dalam demokrasi, yaitu :

  1. Keterlibatan warga Negara dalam perbuatan keputusan politik,
  2. Tingkat persamaan tertentu diantara warga negera,
  3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negera,
  4. Suatu sistem perwakilan,
  5. Suatu distem pemilihan-kekuasaan mayoritas

 

Sumber:

http://zainalmuttaqin.blog.com/files/2011/03/KOMPILASI-BAHAN-BELAJAR-SOSIOLOGI-DAN-POLITIK-UNSERA-2011.pdf

http://cieh94.wordpress.com/2012/11/11/prinsip-prinsip-demokrasi/

Sistem politik

Untuk memahami bagaimana sebenarnya politik, kita dapat memahami dinamika politik dengan kacamata sistem sebagaimana kajian dan fenomena sosial lainnya keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. Sudut pandang ini mengandalkan politik sebagai kesatuan utuh yang terdiri dari bagian dan masing-masing bagian memiliki peran dan fungsi. Keseluruhan bagian bersifat saling berhubungan (inter-relasi) dan saling bergantung (inter-dependensi). Jika ada bagian yang mengalami gangguan, maka secara keseluruhan system akan mengalami hambatan.

Menurut Drs. Sukarna, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satukesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

Rusadi Kartaprawira mengemukakan bahwa seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng.

Menurut David Easton sistem politik terdiri dari input, proses, dan output. Keseluruhan aktivitas yang siklis ini dikelilingi (tidak terlepas dari) dan dipengaruhi oleh lingkungan atau sistem lainnya.

  • input dalam sistem politik berupa: aspirasi atau kehendak masyarakat. Bentuknya berupa tuntutan, dukungan, maupun sikap apatis.
  • Proses dalam sistem mencakup serangkaian tindakan pengambilan keputusan baik oleh lembaga legislative, eksekutif, maupun yudikatif dalam memenuhi menolak aspirasi/kehendak masyarakat.
  • Output dalam sistem adalah kebijakan publik yang dimaksudkan untuk mendukung/memenuhi aspirasi masyarakat ataupun ketidakbersediaan lembaga politik untuk mengakomodasi aspirasi tersebut. Output tersebut akan menjadi bahan kembali input (Feedback) demikian seterusnya system politik berjalan.

Menurut Gabriel Almond, dalam setiap sistem politik terdapat enam struktur atau lembaga politik, yaitu kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, badan eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan. Dengan melihat keenam struktur dalam setiap sistem politik, kita dapat membandingkan suatu system politik dengan sistem politik yang lain. Hanya saja, perbandingan keenam struktur tersebut tidak terlalu membantu kita apabila tidak disertai dengan penelusuran dan pemahaman yang lebih jauh dari bekerjanya sistem politik tersebut.

Ciri-Ciri Sistem Politik

Menurut Gabriel A. Almond sistem polit memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

  1. Semua sistem politik termasuk yang paling sederhana mempunyai kebudayaan politik. Dalam pengertian bahwa masyarakat yang paling sederhanapun mempunyai sistem politik yang terdapat dalam masyarakat yang apaling fleksibel sekalipun.
  2. Semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatanya berbeda-beda yang ditimbulkan karena perbedaan struktur.
  3. Semua struktur politik baik pada masyarakat yang primitif maupun modern melaksanakan banyak fungsi.
  4. Semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan. Secara rasional tidak ada struktur dan kebudayaan yang semuanya modern atau primitif, melainkan dalam pengertian kebudayaan, semuanya campuran antara unsur modern dan unsur tradisional.

Komponen Sisitem Politik

Menurut Samuel P.Huntingon komponen sistem politik meliputi:

  1. kultur, yaitu nilai-nilai, sikap, orientasi, mitos dan kepercayaan yang relevan terhadap politik yang berpenagruh terhadap masyarakat
  2. struktur, yaitu organisasi formal dalam masyarakat yang digunakan untuk menjalankan keputusan-keputusan yang berwenang.
  3. kelompok, yaitu bentuk-bentk social dan ekonomi, baik formal maupun nonformal, yang berpartisipasi dalam mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap struktur politik
  4. kepemimpinan, yaitu individu dalam lembaga-lembaga politik dan kelompok-kelompok politik yang menjalankan pengaruh lebih daripada yang lainnya dalam memberikan alokasi nilai-nilai
  5. kebijakan, yaitu pola-pola kegiatan pemerintahan yang secara sadar terbentuk untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dalam masyarakat

Sumber:

http://zainalmuttaqin.blog.com/files/2011/03/KOMPILASI-BAHAN-BELAJAR-SOSIOLOGI-DAN-POLITIK-UNSERA-2011.pdf

http://anggawibisono-on-sharetask.blogspot.com/p/blog-page_3240.html